DPRD Mukomuko Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Agraria

BERANDA5389 Dilihat

Demo masyarakat yang menuntut penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Mukomuko yang digelar di gedung DPRD Mukomuko

BERITAMUKOMUKO.COM, METRO – Adanya konflik agraria di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu belakang ini disikapi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), M. Ali Saftaini, S.E.

Ali, panggil akrab Ketua DPRD Mukomuko mengatakan, menyikapi hal ini, lembaganya telah membentuk panitia khusus atau pansus, bahkan, katanya, masa kerja pansus penyelesaian sengketa agraria antara warga dan perusahaan perkebunan kelapa sawit telah diperpanjang.

“DPRD tidak diam, masa kerja pansus sudah cukup panjang, kemudian minta diperpanjang lagi. Itu nggak masalah, selama (masa kerja) tidak melanggar aturan. Pertimbangan lain adalah DPRD belum ada tahap rekomendasi, sebab kami ingin pansus bisa menjadi penyelesaian masalah,” kata Ketua DPRD Mukomuko, M. Ali Saftaini, Jum’at (16/06 /2023).

BACA JUGA : DPRD Mukomuko Soroti Pemadaman Listrik, Ketua Komisi III : Banyak Warga Mengeluh

Keseriusan DPRD Mukomuko dalam menangani permasalahan agraria tidak hanya sebatas pembentukan pansus, lembaga yang dipimpinya itu, juga menempuh upaya lain seperti mengadakan kegiatan lokakarya.

“Lokakarya ini, kami mengundang tenaga ahli dari Provinsi Sumatera Barat yang memahami hukum dan aturan pertanahan. Tujuanya apa.?. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di Kabupaten Mukomuko dalam bidang ini, termasuk dalam menyelesaikan masalah sengketa agraria. Atau dengan kata lain, ini merupakan upaya dalam mencari solusi terkait permasalahan ini,” terangnya.

BACA JUGA : Kejari Mukomuko Bacakan Tuntutan Terhadap 5 Tersangka Kasus BPNT

Di lain sisi, Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu melalui Tim Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA juga telah berupaya dalam penyelesaian konflik agraria, diantaranya dengan menginventarisasi lahan milik warga di Kecamatan Malin Deman.

Di wilayah tersebut, polemik lahan terjadi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Bupati Mukomuko, H. Sapuan, S.E melalui Sekretaris Daerah, Dr. Abdiyanto, mengatakan, tim GTRA telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa melalui Pemerintah Kecamatan untuk menginventarisasi lahan masyarakat di wilayah itu yang masuk dalam kategori bermasalah.

BACA JUGA : Ini Dinas yang Teken Perjanjian dengan Kejari Mukomuko

“Sudah, sudah kita surati, melalui Tim GTRA kita minta Pemerintah Desa mendata warga dengan meminta identitas, seperti nama, alamat, luas lahan, dan alas hak atau legalitas kepemilikan lahan,” ujar Sekda Mukomuko, Dr Abdiyanto, Jum’at (16/06 /2023).

Selain itu, kata dia, Pemerintah Daerah juga melakukan upaya lain yakni mengedukasi masyarakat salah satunya agar masing-masing pihak untuk saling menahan diri dan tidak main hakim sendiri, sebab, jika ini terjadi, maka masing-masing pihak akan dirugikan.

“Masalah tanah ini kan sangat sensitif, dalam hal ini, warga juga nggak boleh mengambil sendiri lahan tersebut. Tunggu hingga ada keputusan dari yang berwenang yaitu dari Pemerintah Pusat. Mudah mudahan, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, konflik (Agraria) ini segera tuntas. Dengan demikian, citra masyarakat daerah di luar sangat baik. Dan kita berharap, akan berdampak positif untuk kemajuan Kabupaten Mukomuko. “tutupnya. (* * bd/ADV SEKWAN).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *