Puskesmas Tidak Bisa Bekerjasama dengan Bpjs Jika tidak Terakreditasi, Berikut Penjelasannya

BERANDA7076 Dilihat

Bustam Bustomo, SKM – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

BERITA MUKOMUKO, METRO – Saat ini, Lembaga Akreditasi Fasilitasi Layanan Kesehatan Seluruh Indonesia (LASKESI) melalui timnya sedang melakukan re akreditasi kepada 17 Puskesmas yang bernaung dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, Bustam Bustomo, SKM. Kata dia, di Kabupaten Mukomuko ada 17 Puskesmas, seluruhnya sedang reakreditasi.

BACA JUGA : Sempat Tertunda karena Covid-19, Puskesmas Lubuk Sanai Kebut Akreditasi

“Semua sudah akreditasi. Untuk akreditasi, dilakukan setiap 3 tahun. Udah itu harus di reakreditasi ulang. seyogyanya (reakreditasi) sudah di lakukan pada tahun 2019 tapi karna covid baru kini. Targetnya Desember ini selesai,” kata Kepala Dinas Kesehatan, belum lama ini.

Kata dia, sesuai dengan peraturan menteri kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas yang menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan setiap Puskesmas secara berkala wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali.

BACA JUGA : 17 Puskesmas di Mukomuko Segera Reakreditasi

“Dalam pasal 57 disebutkan, Puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali,” kata Kepala Dinas Kesehatan.

Akreditasi, jelasnya, merupakan salah satu persyaratan credential sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS.

“Ini diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional. Akreditasi ini ada tiga kelompok pelayanan yakni, kelompok administrasi manajemen, kelompok upaya kesehatan masyarakat atau UKM, dan kelompok upaya kesehatan perorangan atau pelayanan kesehatan, “terang Bustam.

BACA JUGA : Telan Anggaran 1.3 M Lebih, Dinkes Mukomuko Renovasi dan Tambah Ruangan Persalinan di Puskesmas Ipuh

Kepala Dinas Kesehatan juga membeberkan, tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat Akreditasi.

Terpisah, Kepala Cabang BPJS Mukomuko, Elva Elinda mengatakan, sesuai permenkes, fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerjasama harus terakreditasi.

“Untuk persyaratan bekerjasama dengan bpjs kesehatan adalah faskes yang terakreditasi,” kata Kepala Cabang BPJS Mukomuko, Selasa (31/10/2023).

BACA JUGA : Dinkes Mukomuko Cegah Stunting dengan Upaya Ini

Kata dia, untuk faskes pemerintah itu, awalnya otomatis kerjasama, setelah dilakukan credentialing.

“Untuk BPJS Kesehatan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Di permenkes disebutkan faskesnya harus akreditasi.” demikian Kepala Cabang BPJS Mukomuko. (** YN).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *