Berita Mukomuko, Metro – Ketua Tim Anggran Pemerintah Daerah (TAPD) Drs Yandaryat buka suara tentang ketidakhadiranya dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggran Sementara (RKUA-PPAS)
Menurut Yandaryat, absennya dalam agenda pembahasan RKUA-PPAS pada Selasa (09/08/2022) lantaran Ia menghadiri acara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia (BI) di Yogyakarta
“Ketidakadilan saya kan bukan untuk melancong kemana-mana. Saya menjalankan tugas Pemerintah juga bersama Sekda Prov yakni menghadiri acara TPID dengan BI di Yogyakarta. Itupun saya pulang lebih awal karena Rabu (10/08/2022) saya mengikuti Assesment di Provinsi Bengkulu. InsyaAllah hari ini saya pulang, ” kata Ketua TAPD, Kamis (11/08/2022) melalui sambungan telepon seluler
Ia menuturkan, agenda yang dilakukan di Yogyakarta sudah terjadwal sebelum jadwal pembahasan RKUA-PPAS. ” Sebelum hari pembahasan RKUA-PPAS, saya sudah berusaha menghubungi Ketua DPRD kalau saya tidak bisa hadir karena ada acara di Yogyakarta, tapi nomornya tidak aktif,” kata Yandaryat
Saat disinggung kekecewaan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Mukomuko Ali Saftaini, SE yang menggambarkan rendahnya komitmen dan perhatian Pemerintah Daerah terhadap perencanaan pembangunan, terutama perencanaan anggaran untuk 2023 dengan absennya petinggi TAPD, Yandaryat yang juga menjabat Pj Sekda Mukomuko ini mengaku tidak baper dengan apa yang dilontarkan oleh Ketua DPRD
“Kalau pandangan pak Ketua (Ali) seperti itu, ya beliau punya pandangan sendiri. Sebagai lembaga yang mengawasi kinerja Pemerintah menurut saya sikap Legislatif sah-sah saja sesuai dengan fungsinya. Gak perlu kita baper-baperlah,”ucapnya
“Kalau kami dari Pemerintah Daerah ya sudah serius. Pembahasan itu kan sudah sesuai dengan jadwal (tepat waktu), ya itu bukti keseriusan kita, lagian kan ada Asisten II yang hadir dalam acara itu. Itu kan tinggal detail – detailnya aja, masalah kebijakanya sudah di bahas kok dengan unsur Pimpinan. Kita gak ‘ujug-ujug’ menyampaikan,”imbuhnya
Ketua TAPD membantah jika lambannya pembahasan RKUA-PPAS lantaran pihak eksekutif lamban dalam menyerahkan RKUA-PPAS ke Legislatif.
“Gak juga, kita belum terlambat kok. Terlepas dari itu semua, kita tetap serius kok untuk membangun Kabupaten Mukomuko, gak mungkin kita main-main untuk Daerah. Kami tetap berkomitmen dalam membangun dan bersinergi dengan legislatif.” tandasnya (DN)
