Pengambilan sumpah jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, Kamis (02 /03 /2023) di Bapelitbangda
BERITAMUKOMUKO.COM, METRO – Pasca mutasi yang digelar, Kamis (02/03 /2023) di Bapelitbangda, berhembus kabar dalam waktu dekat, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu akan kembali menggelar mutasi susulan atau jilid II tahun 2023
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko periode 2009-2014, Rusman Aswardi, SP kepada beritamukomuko.com mengaku belum mendengar kabar itu. Ia mengatakan, sangat disayangkan jika memang itu terjadi
Rusman yang merupakan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Mukomuko ini mempertanyakan kesiapan Pemda dalam mutasi, sebab berdasarkan mutasi beberapa hari yang lalu, ada kekosongan pejabat eselon
BACA JUGA : Gelar Mutasi, Ini Jabatan Baru Sapuan di Sekretariat DPRD Mukomuko
“Pastinya kabar (mutasi) susulan itu saya belum bisa memastikan, tapi (ibarat pepatah) ‘ada asap karena adanya api’. Kalau ini terjadi, ya bagaimana persiapan mutasi kemarin.? Benar, mutasi merupakan hak Bupati mengacu kepada peraturan yang ada, tapi perlu persiapan. Jangan (istilahnya) ‘cucuk cabut’. Jangan – jangan, pejabat yang baru dilantik kemarin, mutasi yang akan datang dalam rentang waktu yang tidak lama, digeser lagi. Ini kan nggak lucu, “kata Rusman, Jum’at (03/03 /2023) melalui sambungan telepon WhatsApp
H. Sapuan, SE., MM – Bupati Kabupaten Mukomuko
Rusman meminta, Bupati Mukomuko segera mengisi kekosongan jangan jabatan, sebab jika ini dibiarkan berlarut, dikuatirkan akan menganggu pelayan kepada masyarakat.” Kita nggak mungkin merubah yang sudah (mutasi). Kedepan, agar Bupati Mukomuko untuk segera mengisi kekosongan jabatan pada OPD,” ucapnya
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Mukomuko, Wisnu Hadi, SE ketika dikonfirmasi mengaku telah mendengar informasi tersebut, namun Ia tidak dapat memastikan kebenarannya. Wisnu berharap, Bupati Mukomuko tetap berkomitmen pada slogan ‘Perubahan’ saat kampanye pada Pilkada tahun 2020 yang lalu
BERITA LAINNYA : Samadi Pimpin Kecamatan Air Rami, Sungai Rumbai Tak Tersentuh Mutasi
“Sebagai salah satu Partai pendukung Sapuan-Wasri, saya percaya beliau (Bupati) tetap menjaga marwah slogan saat Pilkada kemarin, yakni Perubahan,” ujar Wisnu, Jum’at (03/03 /2023) melalui sambungan telepon WhatsApp
Selain sebagai Partai pendukung, Wisnu yang merupakan salah satu tim sukses utama ini berharap, era Kepemimpinan Sapuan-Wasri tetap berkomitmen dalam penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sesuai dengan basis atau latar belakang pendidikan
Wisnu Hadi, SE – Ketua Komisi II DPRD Mukomuko
“Saat kampanye (2020) kan disampaikan saat debat kandidat pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi swasta (lokal) yakni tentang penempatan ASN dalam jabatan. Saat itu pak Sapuan mempertanyakan tentang penempatan ASN yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan,”ucap Wisnu
“Pak Sapuan juga menyampaikan, dampak gagal bayar karena adanya salah dalam penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Jadi jangan sampai, materi yang dipertanyakanya (salah dalam penempatan ASN) sekarang dialami olehnya (Sapuan). InsyaAllah komitmen itu masih dipegang, kalau lupa, ya sama-sama kita ingatkan, “imbuhnya
BERITA TERPOPULER : Mantan Sekda Mukomuko Pimpin 1 dari 4 OPD di Kabupaten Mukomuko yang Baru Dibentuk, Berikut Formasinya
Belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. Sekretaris Daerah (Sekda), Dr. Abdiyanto ketika dikonfirmasi beritamukomuko.com tentang rencana mutasi jilid II dalam waktu dekat ini hanya menanggapi dengan membalas pesan singkat WhatsApp awak media dengan Meme jempol
“👍,” balasan Abdiyanto
Dikutip dari rbtv camkoha edisi 27 November 2020 dalam acara debat terbuka Paslon Bupati – Wakil Bupati Mukomuko tahun 2020 (siaran langsung) disalah satu segmen debat sanggahan, Bupati Mukomuko saat ini mempertanyakan alasan Paslon 01 (Choirul Huda – Rahmadi) yang menempatkan ASN yang tidak memiliki latar belakang pendidikan
Rusman Aswardi, SP – Sekretaris DPC PPPK Kabupaten Mukomuko
“Apa yang jadi pertimbangan.? Ada juga dibidang perencanaan. Tidak hanya itu, dampak dari gagal bayar karena salah dalam meletakkan ASN. Ini tidak sesuai dengan visi dan misi Paslon 01 diantaranya tenaga dibidang keuangan sedangkan basis pendidikannya di bidang kesehatan, “tanya Sapuan saat itu
“Mengatur Pemerintah nggak sama dengan Perusahaan. Di Perusahaan (mungkin) saklak. Tapi di Pemerintah, ada sesuatu yang harus dikerjakan dan dilaksanakan dengan sebuah kebijakan. Prinsip kita, seorang sarjana mampu beradaptasi, kita nggak menempatkan begitu saja. Kita pelajari, ASN yang akan kita dudukan dalam satu jabatan, telah melalui proses seperti perjalanan karirnya. Sehingga orang itu layak dari beberapa sisi. Memimpin birokrasi dan perusahaan itu seperti mata uang yang berbeda. “Bantah Huda.
