BERITA MUKOMUKO, METRO – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Lumbung Informasi Rakyat (LSM) Mukomuko, Salaman Alfarizi menyoroti postur anggaran APBD Perubahan 2022 Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu
Menurut Salman, dalam postur APBD Mukomuko tahun 2022 itu, terdapat 1 item yakni pengadaan Mobil Dinas Bupati Mukomuko Jenis Land Cruiser senilai Rp 2,4 miliar. Ia menilai Rencana Pemerintah itu merupakan kebijakan yang melukai hati dan perasaan masyarakat Kabupaten Mukomuko
Bukan tanpa sebab Ketua LSM Lira Mukomuko menyampaikan hal ini, sebab saat ini kondisi jembatan gantung di Desa Pondok Lunang Kecamatan Air Dikit rusak parah dibiarkan terbangkalai, padahal jembatan gantung tersebut merupakan akses masyarakat
Tidak hanya itu, saat ini, situasi perekonomian masyarakat lagi tidak menentu terlebih perekonomian rakyat sedang tidak menentu pasca wabah virus Covid-19
“Saya menilai ini kurang tepat. Kondisi harga produksi hasil pertanian merosot tajam, harga sembako melambung tinggi dan harga pupuk juga makin tidak terkendali akibat naiknya BBM,” kata Salman
Masih kata Salman, masyarakat juga menilai bahwa kinerja Bupati Mukomuko selama ini juga belum menunjukkan prestasi yang bagus serta progres percepatan pembangunan juga stagnan
“Ketimpangan ini juga mendapat respon negatif dari sejumlah kalangan masyarakat yakni LSM NCW dan LSM Suara Rakyat,” ucapnya
“Pemkab dan DPRD Kabupaten Mukomuko seharusnya memikirkan masyarakat banyak, karena kurang lebih satu tahun jembatan gantung di Desa Pondok Lunang dibiarkan. Padahal jembatan tersebut merupakan akses perekonomian masyarakat Kecamatan Air Dikit, sekarang perekonomian masyarakat turun,” ujar Ketua LSM Lira Kabupaten Mukomuko
Terpisah, Ketua LSM Suara Rakyat Junaidi menyebutkan, bahwa pejabat Daerah beserta wakil rakyatnya diduga tidak tau sama sekali nasib masyarakatnya sehingga tidak ada empati dalam pengesahan-pengesahan anggaran APBD-P
“Berprestasi dahulu, fokus membenahi kebijakan yang kurang pas dan tingkatkan perekonomian daerah serta wujudkan perubahan nyata ditengah masyarakat,”ujar Junaidi.
Menurutnya Bupati harus tunjukan perubahan seperti saat kampanye waktu pilkada di Kabupaten Mukomuko.
“Mau menuntut fasilitas yang memadai dari daerah. Ini prestasi belum ada, tapi mau tampil prestisius, malulah kita dengan kondisi masyarakat dan keuangan Daerah, ” tutur Junaidi
Di lain sisi, Ketua LSM NCW Zlatan Asikin berharap, Bupati yang berasal dari latar belakang akuntan publik dan pengusaha, seyogyanya menerapkan konsep wirausaha akan birokrasi Pemkab Mukomuko
“Iya, supaya birokrasi menjadi produktif dan mendatangkan income pendapatan bagi daerah, jangan hanya membelanjakan yang rutinitas saja.” kata Zlatan Asikin. (BG)
